JAKARTA - Program USO yang saat ini masih terganjal kasus hukum rupanya mendapatkan penyelamatan dari operator telekomunikasi. Dalam perencanaannya, kebijakan penyelenggaraan universal service obligation (USO) tahap awal adalah membangun akses telepon minimal 1 SST untuk 1 desa, dengan model telepon publik, berbayar.
Pembangunan fasilitas telekomunikasi USO telah diprogramkan ke dalam masterplan pembangunan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2015, dan akan dikembangkan untuk jasa-jasa lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga ke depan melalui pembentukan Community Access Point (CAP), masyarakat desa dapat melakukan komunikasi serta mengakses informasi melalui sarana telekomunikasi dan informasi yang bersama di satu tempat.
Pada tahap awal di tahun 2003 dan 2004 yang lalu, pendanaan dalam pembangunan USO merupakan upaya pemerintah melalui sumber dana APBN, yang selanjutnya pembangunan akan dilanjutkan melalui sumber pendanaan yang berasal dari konstribusi para penyelenggara telekomunikasi baik jaringan dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi, sehingga pelaksanaan dari pembangunan USO dapat direalisasikan secara berkesinambungan dengan tingkat akselerasi yang lebih tinggi.
Pembangunan telekomunikasi perintisan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat membuka akses informasi keluar daerah di tingkat desa.
"Sayangnya program USO harus terhenti sejenak karena pemerintah masih menghadapi kasus hukum yang harus dipatuhi. Namun begitu pemerintah tidak menutup dukungan terhadap operator penyelenggara telekomunikasi yang ingin membuka jalur komunikasi di desa-desa tertinggal." ujar Kepala Umum dan Humas Ditjen Postel, Gatot S Dewabroto melalui keterangan singkatnya di Jakarta, Senin (18/8/2008).
Setelah Telkomsel mengadakan penyediaan fasilitas telekomunikasi di jalur pelayaran laut PT Pelni yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian dilanjutkan di desa terpencil Kepulauan Balabalakan (antara Sulawesi dan Kalimantan), menurut rencana pada tahun ini diperkirakan akan disediakan akses telekomunikasi oleh suatu penyelenggara telekomunikasi seluler tersebut bagi sekira 3000 desa dan tahun depan akan mencapai 10.000 desa di seluruh Indonesia.
Tidak hanya Telkomsel, PT Excelcomindo Pratama pun berencana membuka hubungan langsung dari Jakarta ke daerah terpencil di Papua pada tanggal 20 Agustus 2008 nanti.
"Pemerintah yakin sepenuhnya, bahwa penyelenggara-penyelenggara telekomunikasi lainnya akan saling berlomba-lomba untuk menunjukkan kepeduliannya kepada saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, tidak ada kata putus asa bagi pemerintah untuk mempercepat pembukaan akses telekomunikasi tersebut dengan segala upaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," papar Gatot.
Khafi Network by Kv
TI | Hp | Mp3 | Motivasi | Humor | Online Business
0 comments:
Post a Comment